by Setelah Divisi Propam menuntaskan Penyelidikan Internal dan menjatuhkan sanksi disiplin atau kode etik kepada oknum, pekerjaan Lanjutan Polri belum selesai. Penindakan hanyalah tahap awal dari upaya reformasi menyeluruh. Untuk memastikan Pelanggaran Polisi serupa tidak terulang, institusi harus fokus pada langkah-langkah preventif dan kuratif yang bersifat sistemik, mengubah budaya organisasi secara mendalam, bukan hanya menghukum individu.
Salah satu langkah Lanjutan Polri yang paling krusial adalah evaluasi jabatan dan sistem tour of duty. Oknum yang terbukti melanggar kode etik harus dipindahtugaskan dari posisi strategis yang rentan penyalahgunaan wewenang. Evaluasi berkala terhadap kinerja dan integritas personel di semua tingkatan menjadi standar operasional baru. Hal ini memastikan bahwa posisi sensitif diisi oleh anggota yang memiliki rekam jejak yang bersih dan integritas yang teruji.
Program edukasi dan pembinaan moral harus diperkuat dan diselenggarakan secara rutin, bukan hanya sebagai formalitas. Program Lanjutan Polri ini harus melibatkan psikolog dan tokoh agama untuk menyentuh Akar Psikologis dan etika personel. Fokusnya adalah menanamkan nilai-nilai pelayanan publik, anti-korupsi, dan pentingnya akuntabilitas, sehingga setiap anggota memahami dampak negatif pelanggaran terhadap marwah institusi.
Lanjutan Polri juga harus melakukan perbaikan pada sistem pengawasan internal di luar Propam. Pengawasan melekat oleh atasan langsung harus diaktifkan kembali dan diberikan sanksi tegas jika atasan terbukti lalai atau terlibat dalam Pelanggaran Polisi bawahannya. Model pengawasan bertingkat ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak mentoleransi penyimpangan sejak dini.
Langkah Lanjutan Polri selanjutnya adalah menjamin transparansi dan aksesibilitas informasi penindakan kepada publik. Pengumuman hasil sidang kode etik, tentu dengan batasan privasi yang wajar, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Transparansi ini menunjukkan keseriusan institusi dan berfungsi sebagai efek jera yang kuat bagi anggota lain yang mungkin berniat melakukan pelanggaran.
Sistem remunerasi dan kesejahteraan anggota juga perlu menjadi bagian dari agenda Lanjutan Polri. Gaji dan tunjangan yang memadai dapat mengurangi insentif bagi oknum untuk melakukan Pelanggaran Polisi bermotif ekonomi, seperti pemerasan atau pungli. Peningkatan kesejahteraan yang berbanding lurus dengan kinerja dan integritas adalah kunci pencegahan yang mendasar.
Implementasi sistem Whistleblowing yang aman dan terjamin kerahasiaannya adalah langkah Lanjutan Polri yang wajib diperkuat. Anggota yang mengetahui atau melihat Pelanggaran Polisi harus merasa aman untuk melaporkannya tanpa takut ancaman atau pembalasan. Perlindungan bagi whistleblower adalah prasyarat mutlak untuk membersihkan institusi dari dalam.
Secara keseluruhan, setelah Propam menindak, Lanjutan Polri harus berupa komitmen jangka panjang terhadap reformasi kultural. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk mengubah Polri dari lembaga yang fokus pada penindakan eksternal menjadi organisasi yang secara proaktif menjaga integritas internalnya, memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara profesional dan berkeadilan.
