by Keindahan alam pegunungan di wilayah utara Bali kini sedang menghadapi tantangan besar akibat laju pembangunan properti yang tidak terkendali dan melanggar aturan tata ruang. Wilayah Kintamani Terancam kehilangan pesona alaminya karena semakin maraknya bangunan komersial yang menutupi pemandangan kaldera dan perbukitan hijau. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya pengawasan yang ketat, identitas daerah ini sebagai destinasi wisata alam yang asri akan perlahan memudar dan berubah menjadi kawasan padat yang penuh dengan bangunan tanpa konsep estetika yang jelas. Kondisi ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, mulai dari budayawan hingga penggiat lingkungan hidup yang ingin menjaga kesucian alam Bali.
Pemerintah Kabupaten Bangli secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan Larang Keras Pembangunan di zona-zona lindung yang seharusnya tidak boleh ada struktur bangunan permanen. Langkah ini diambil untuk melindungi kawasan resapan air dan menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat vital bagi pasokan air di seluruh Pulau Dewata. Banyak investor yang mencoba memanfaatkan celah hukum untuk membangun akomodasi wisata di lokasi yang memiliki nilai jual tinggi namun melanggar sempadan jurang atau kawasan hutan. Ketegasan pemerintah sangat diperlukan agar keindahan Kintamani tidak hanya dinikmati oleh segelintir pemilik modal, tetapi tetap bisa dirasakan oleh masyarakat luas secara berkelanjutan.
Maraknya pembangunan tanpa izin ini juga berdampak pada terganggunya jalur hijau dan area pertanian lokal yang merupakan urat nadi ekonomi warga asli. Beton-beton yang terus bermunculan telah merusak drainase alami, sehingga saat hujan lebat turun, risiko banjir bandang di dataran yang lebih rendah semakin meningkat. Selain itu, hilangnya daerah resapan air di pegunungan akan berdampak panjang pada kekeringan di wilayah hilir pada musim kemarau mendatang. Oleh karena itu, penataan ulang kawasan wisata ini harus segera dilaksanakan dengan melibatkan para ahli tata kota dan tokoh adat setempat agar setiap pembangunan yang dilakukan tetap mengacu pada prinsip kearifan lokal.
Upaya preventif dilakukan dengan melakukan penyisiran rutin terhadap setiap Pembangunan Liar yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan atau persetujuan lingkungan. Tindakan pembongkaran paksa akan dilakukan terhadap struktur yang terbukti berdiri di atas lahan milik negara atau kawasan hutan lindung. Fakta bahwa Kintamani Terancam menjadi hutan beton harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menggadaikan kelestarian alam demi investasi jangka pendek. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menegakkan regulasi tanpa pandang bulu guna memastikan bahwa tata ruang wilayah tetap terjaga sesuai dengan fungsinya sebagai kawasan konservasi dan pariwisata berbasis alam yang berkualitas tinggi.
